Ahmad Ali: DMI Tidak Boleh Memonopoli Kebenaran

Minggu, 6 Maret 2022 18:43 WIB

Share
Ahmad Ali: DMI Tidak Boleh Memonopoli Kebenaran
JUSUF KALLA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, M. Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pada pelantikan PW DMI Sulteng, Ahad 5 Maret 2022 (Foto: Katrin/Poskota Sulteng)

PALU, POSKOTA SULTENG -  Ketua Umum Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sulawesi Tengah, Ahmad M Ali  mengingatkan seluruh jajaran pengurus DMI Sulteng agar tidak berharap bantuan orang lain.

"Untuk mewujudkan visi DMI, memakmurkan dan dimakmurkan masjid, harus dimulai dari internal DMI Sulteng itu sendiri," kata Ahmad Ali.

Ahmad Ali juga meminta pengurus DMI Sulteng agar tak melakukan monopoli kebenaran. Artinya, DMI tak boleh menggunakan kedudukannya sebagai penafsir tunggal atas kebenaran di ruang publik yang dapat menimbulkan gesekan dan multi tafsir di antara umat. 

"DMI harus menjadi wadah bagi kaum muslim. Bukankan pekerjaan dan jabatan kita ini kelak akan dipertanggung jawabkan?," pungkasnya.

Ahmad Ali menyampaikan itu saat memberikan pidato pada pelantikan dirinya sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah MDI Sulawesi Tengah 2022-2027, Ahad 5 Maret 2022 di halaman Masjid Agung Baiturrahim Palu.

PW DMI Sulteng dlantik oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI, M. Jusuf Kalla. 

Dalam pidato pelantikan, Jusuf Kalla meminta pengurus PW DMI Sulteng agar mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam memakmurkan dan dimakmurkan masjid.

JK berharap agar DMI Sulteng dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memakmurkan dan dimakmurkan masjid.

"Bagaimana masjid dapat membantu masyarakatnya untuk dimakmurkan," ujar Jusuf Kalla.

Ahmad Ali menyatakan, bersedia dan siap menerima amanah yang diberikan PP DMI untuk menjalankan visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid.

Halaman
Reporter: Katrin
Editor: Ruslan Sangadji
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar